Pemerintah Denmark Berencana Bubarkan Hizbut Tahrir Denmark


Menteri Kehakiman Denmark Lars Barfoed Kamis kemarin (30/12) mengatakan ia telah meminta pengacara umum untuk menguji apakah secara hukum memungkinkan untuk membubarkan cabang Denmark dari sebuah partai Islam internasional.

“Saya sekarang meminta jaksa agung untuk meninjau kembali apakah mungkin untuk membawa kasus ini ke pengadilan untuk membubarkan Hizbut Tahrir,” kata Barfoed kepada kantor berita Ritzau, sewaktu berbicara tentang kelompok pan-Islam yang tujuannya adalah untuk menegakkan suatu kekhalifahan Islam global.

Ketika dihubungi oleh AFP, juru bicaranya Emil Melchior mengkonfirmasi informasi itu, mengatakan bahwa menteri melakukan permintaannya menyusul adanya undangan yang dikirim oleh Hizbut Tahrir Denmark Selasa lalu untuk pertemuan di Kopenhagen.

Undangan dilaporkan untuk menyambut pertempuran bersenjata melawan tentara Denmark di Afghanistan, dan menggambarkan gambar peti mati dibungkus dengan bendera Denmark, Swedia dan Norwegia di peta negara yang dilanda perang.

Ketiga negara Skandinavia itu memiliki pasukan yang ditempatkan di Afghanistan sebagai bagian dari NATO Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF), dan Denmark telah menderita kerugian terberat dari semua negara peserta, dengan 39 tentara Denmark tewas sejak mereka tiba pada tahun 2002 di Afghanistan.

Setelah undangan muncul, Partai Rakyat Denmark yang anti imigran, sekutu utama pemerintah kanan-tengah, segera menerukan untuk melarang kelompok itu, sementara pihak lain menyerukan adanya penyelidikan terhadap kegiatannya.

Melchior tidak akan mengatakan apakah permintaan Barfoed untuk penyelidikan dihubungkan dengan penangkapan dramatis terhadap lima pria di Denmark dan Swedia Rabu lalu yang dituduh merencanakan sebuah serangan di kantor sebuah koran Denmark yang pertama kali mempublikasikan kartun kontroversial Nabi Muhammad lima tahun yang lalu.

Ini adalah ketiga kalinya jaksa Denmark ditekan untuk mengambil sikpa pada legalitas partai Islam, yang telah dilarang di beberapa negara, terutama di Asia Tengah dan Timur Tengah.

Pada tahun 2004, jaksa Henning Fode kepada publik bahwa tidak ada alasan hukum untuk melarang partai, dan empat tahun kemudian oleh penggantinya, jaksa umum Joergen Steen Soerensen kebijakan itu dilanjutkan.

Partai, Soerensen mengatakan pada saat itu, bertujuan untuk “mendirikan Khilafah (negara Islam) terutama di negara-negara Muslim Tapi itu bukan ilegal.

“Selama tidak menggunakan kekerasan atau metode yang melanggar hukum lain, hal itu tidak ilegal dengan menganjurkan sistem yang secara fundamental berbeda dari yang kita miliki di Denmark,” katanya. (fq/aby)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s